JABAR, SIRANINDI – Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri angkatan ke-74 melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran lapangan untuk memperdalam pemahaman peserta didik seputar kebencanaan.
Adapun rombongan Serdik Sespimma 74 TA 2025 Pokjar 3 berjumlah 21 orang dipimpin Pawas Kombes Pol Swittanto Prasetyo, S.I.K, dan Kombes Pol Aprianto Suseno, S.I.K, dengan pembimbing Akbp Tutik Suswanti, S.Kep, M.M., dan Kompol Zanuar Cahyo Wibowo, S.I.K,M.M, serta Pendamping AKP Deni Sutisna, S.A.P,M.H., ibu Endah Trisnawati.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Barat, Edi Heryadi hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi mengenai sistem manajemen kebencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peran penting BPBD dalam mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Kegiatan ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antara BPBD dan Polri merupakan fondasi utama keberhasilan penanggulangan bencana dan merupakan cerminan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana, baik dari aspek kemanusiaan maupun keamanan.
Lebih lanjut, melalui kuliah kerja profesi ini, peserta didik Sespima Polri diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya penanggulangan bencana, serta memperkuat sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.
Sementara itu, Kombes Pol Suwittanto Prasetyo, S.IK, MH selaku Kabag Bindik Sespimma Polri mewakili Kasespimma Brigjen Pol Sonny Irawan, SIK MH menjelaskan maksud dilaksanakanya KKP Sespimma yaitu Sebagai bekal dan referensi para peserta didik selama menempuh pendidikan, sehingga realita di lapangan dapat dipadukan dengan konsep serta teori yang diperoleh dari para narasumber di lembaga pendidikan.
Tujuan KKP dimaksudkan agar Peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pimpinan Polri, TNI dan K/L di kewilayahan, terutama dalam hal Koordinasi, Kolaborasi serta Komunikasi dengan Stakeholdar dan Instansi terkait. ***
