SIGI, SIRANINDI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sigi menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke IV di Kecamatan Lindu, Minggu (24/5/2026).
Sebelumnya Golkar Sigi telah melakukan muscam di tiga kecamatan yakni Kecamatan Pipikoro, Kulawi Selatan dan Kecamatan Kulawi.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sigi, Mohamad Rizal Intjenae mengatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar merupakan bagian dari konsolidasi organisasi partai hingga tingkat kecamatan dan desa.
Kata dia, hingga saat ini pelaksanaan Muscam di sejumlah kecamatan berjalan lancar dan seluruh ketua kecamatan terpilih secara demokratis.
“Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai target kami untuk melakukan konsolidasi di tingkat kecamatan ini. Semua ketua terpilih secara demokratis,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, setelah pelaksanaan Muscam di Lindu, agenda konsolidasi akan berlanjut ke Kecamatan Nokilalaki dan Palolo. Namun pihaknya akan menyesuaikan jadwal dengan momentum Hari Raya Iduladha sebelum melanjutkan Muscam di kecamatan lainnya.
“Target kami bulan Juni seluruh konsolidasi sudah selesai. Karena mulai Juli sudah tidak ada lagi konsolidasi dan seluruh struktur harus dianggap rampung,” katanya.
Menurut Rizal, konsolidasi tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sigi, tetapi juga dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran Partai Golkar di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
“Semua daerah sedang bergerak melakukan konsolidasi, baik Kota Palu, Donggala, Poso, Morowali dan daerah lainnya,” tambahnya.
Rizal menjelaskan, setelah Muscam selesai, pengurus kecamatan terpilih diberikan waktu selama satu minggu untuk menyusun formatur dan struktur kepengurusan. Setelah itu, hasilnya akan dibawa ke DPD Kabupaten untuk dilakukan pengesahan dan penerbitan surat keputusan (SK).
“Saya kasih waktu satu minggu untuk menyusun kepengurusan. Setelah lengkap dan disahkan melalui berita acara rapat, baru kami terbitkan SK-nya,” jelasnya.
Ia juga menyebut, pelantikan pengurus kecamatan nantinya akan dilakukan secara serentak bersama pengurus desa.Lebih lanjut, Rizal menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan Partai Golkar.
Menurutnya, keterlibatan perempuan minimal 30 persen merupakan amanat undang-undang yang wajib dipenuhi.
“Kalau pengurusnya 35 orang, minimal sembilan perempuan. Kalau bisa lebih, itu lebih baik. Bahkan kalau ada perempuan di posisi ketua, sekretaris atau bendahara, itu sangat bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterwakilan perempuan menjadi salah satu aspek penting dalam proses verifikasi partai politik oleh KPU menjelang pemilu.
“Ini penting karena nanti akan diverifikasi apakah kepengurusan partai dari pusat sampai desa sudah sesuai aturan,” tutup Rizal. ***
