SIGI, SIRANINDI – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, Kamis (12/11/2026).
Evaluasi tersebut menyasar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
Kegiatan ini bertujuan melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.Rombongan KI Sulteng dipimpin Ketua Indra A. Yosvidar.
Turut hadir Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Santi Rahmawaty, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Hary Azis, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Moh. Rizky Lembah,bersama sejumlah asisten ahli. Sebelum menuju kantor Bupati, rombongan diterima langsung Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Diskominfo Sigi, Isman.
Selanjutnya, rombongan KI Sulteng menuju kantor Bupati diterima langsung Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, didampingi jajaran PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
Dalam monitoring tersebut, KI Sulteng meninjau sejumlah aspek penting, mulai dari kelembagaan PPID, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, hingga penerapan standar pelayanan.
Evaluasi juga mencakup ketersediaan sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penanganan keberatan dari masyarakat.Keterlibatan Wakil Bupati Sigi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pimpinan daerah dan pengelola layanan informasi publik.
Dukungan kepala daerah dinilai penting agar PPID tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi pintu utama masyarakat dalam memperoleh informasi pemerintahan.KI Sulteng juga mendorong Pemkab Sigi terus membenahi kualitas pelayanan informasi.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara mudah, cepat, tepat waktu, dan dengan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui evaluasi ini, sinergi antara Komisi Informasi dan Pemerintah Kabupaten Sigi diharapkan semakin kuat. Sebab, keterbukaan informasi bukan semata persoalan memenuhi ketentuan undang-undang, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. ***
