PALU, SIRANINDI – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan tersebut. Ia meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri dan dipastikan telah mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Anwar, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja harus menjadi perhatian agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan adil.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus didasarkan pada fakta dan aturan, bukan karena persoalan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Setiap keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.Anwar juga meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Pemerintah selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.
Gubernur berharap seluruh pihak dapat hadir dan memberikan penjelasan secara langsung sehingga persoalan tersebut dapat menemukan jalan penyelesaian.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional guna memudahkan mobilisasi para pekerja maupun pihak perusahaan.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Anwar.
Gubernur berharap melalui komunikasi dan mediasi yang difasilitasi pemerintah, persoalan PHK terhadap 40 pekerja tersebut dapat diselesaikan secara adil, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta perlindungan hak-hak pekerja. ***
